PANDEGLANG, Jurnalis Banten Bersatu – Sejumlah Combine Harvester mesin pemanen padi milik Dinas Pertanian Provinsi Banten yang dikelola oleh Pengurus Koperasi Berkah Tani Modern di Pandeglang diduga keras dikomersialkan oknum Pengurus, Selasa (08/07/2025).
Kepada media detikPerkara Beberapa pekan lalu Udin, Ketua Koperasi Berkah Tani Modern di Carita mengatakan bahwa sebanyak 4 brigade combine harvester tersebut dikelola di wilayah Kecamatan Patia dan juga Cikeusik.
“Iah pa Combine dari Distan Provinsi Banten dikelola di koperasi Berkah Tani Modern, dan saya sebagai ketuanya, saat ini Combine Brigade itu berada di wilayah Kecamatan Patia dan Cikeusik,” ungkap Udin selaku Ketua Kooperasi.
Sementara itu, Aktivis Sosial Independen Pandeglang Tubagus Tobi mengatakan bahwa keberadaan combine milik Dinas Pertanian Provinsi Banten di Pandeglang dibawah pengelolaan Koperasi Berkah Tani Modern sangatlah janggal, sebab hanya melibatkan beberapa segelintir orang saja dalam penggunaannya sementara alsintan milik pemerintah harus dikelola sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang jelas.
“Dinas Pertanian, sebagai pemilik, harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan operasional brigade, dan harus memastikan alsintan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pertanian di wilayah Banten khususnya bukan justru dikelola untuk kepentingan pribadi,” ujar Tubagus Tobi.
Ketua Aktivis Sosial Independen itu juga mempertanyakan prosedur pengelolaan combine brigade yang saat ini dikuasai oleh koperasi di wilayah Carita Pandeglang.
“Seharusnya alsintan milik Brigade Dinas Pertanian Provinsi Banten itu tidak dipegang oleh satu kelompok atau koperasi akan tetapi siapa saja yang merupakan Kelompok Tani bisa mengajukan pinjaman namun yang terjadi aset pemerintah ini dikuasai untuk mencari keuntungan pihak – pihak tertentu saja misalnya koperasi yang terkenal dengan sebutan Imako,” papar Tubagus Tobi.
Lebih lanjut dijelaskan Tobi ada kelompok Tani yang mengajukan akan tetapi sulit untuk mendapatkan sementara koperasi dapat begitu mudahnya memegang sejumlah Combine Brigade Dinas Pertanian Provinsi Banten.
“Kepala Dinas Pertanian perlu mengidentifikasi kebutuhan petani akan combine harvester di wilayah Pandeglang dan jangan pilih kasih dalam menentukan kelompok pemegang aset negara ini. Kami minta lakukan pendataan ulang agar aset negara itu bisa efektif digunakan untuk kebutuhan petani bukan justru dipegang oleh pengusaha,” bebernya.
Ia menyampaikan combine harvester perlu ditentukan siapa yang layak diberikan pinjaman tentunya harus diverifikasi terlebih dahulu jangan asal memberikan karena ini sifatnya pinjaman.
“Inikan milik Brigade siapa saja yang memenuhi prosedur seharusnya diberikan pinjaman, dan tentunya dasarnya adalah aturan bukan faktor kedekatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, aksesibilitas, dan kebutuhan petani.” tuturnya.
Ketua Aktivis Sosial Independen juga menegaskan biaya operasional, termasuk biaya bahan bakar, operator, perawatan, dan lain-lain milik Brigade Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang cukup mahal serta dengan Suasta.
“Suasta biaya mencapai 2,5 juta per hektar nah ini milik Brigade juga tidak jauh berbeda, untuk itu perlu evaluasi agar Combine aset negara itu jangan dimonopoli oleh oknum pengusaha harus merata diberikan kepada kelompok tani yang memenuhi administrasi sehingga pemanfaatannya efektif,” tukasnya.
Sementara itu, salah satu Kelompok Tani sebut saja Imron nama samarannya mengatakan bahwa sulitnya untuk mendapatkan Combine Brigade Dinas Pertanian Provinsi Banten padahal pengajuan permohonan sudah dilakukan akan tetapi sampai sekarang tak kunjung mendapatkan.
“Disini saja kami melihat tidak adil, masa koperasi saja sampai 4 unit Combine mengelola padahal yang membutuhkan kelompok tani sangatlah banyak, kami minta Dinas Pertanian berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan operasional brigade, memastikan bahwa alsintan dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi petani,” pungkasnya.
