PANDEGLANG, Jurnalis Banten Bersatu (JBB) – Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program Proyek Irigasi Perpompaan Listrik tahun 2025 Kelompok Tani Wira Mukti di Kampung Bojongloa Desa Geredug Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menjadi sorotan publik. Hal tersebut lantaran pembangunan tanpa diawasi ketat konsultan sehingga berisiko mengalami keterlambatan, serta penurunan kualitas, Selasa (20/05/2025).
Pengawasan konsultan penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, standar mutu, dan regulasi. Akan tetapi realitanya berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan wartawan dilapangan, dimana proyek berjalan meskipun tidak diawasi oleh konsultan pengawas.
Tubagus Tobi presidium Aktivis Sosial Independen mengatakan bahwa dirinya mendukung program pemerintah, Namun perlunya peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan sehingga proyek yang merupakan fokus utama dalam mendukung program swasembada pangan. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum yang bekerja sama dengan PLN untuk membangun dan meningkatkan sistem irigasi yang efisien dan terintegrasi dengan pasokan listrik sesuai dengan harapan.
“Seharusnya konsultan pengawas bekerja aktif dalam pelaksanaan pembangunan “jangan makan gaji buta”, sebab Proyek irigasi perpompaan listrik ini bertujuan untuk meningkatkan luas lahan tanam dan produktivitas pertanian, untuk mendukung target swasembada pangan di tahun 2025,” ujar Tubagus Tobi.
Lebih lanjut ungkap Tubagus Tobi bahwa dirinya mengapresiasi Kementerian Pertanian yang fokus pada aspek pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum fokus pada pembangunan infrastruktur irigasi (tanggul, pompa air, dll), dan PLN menyediakan pasokan listrik yang andal akan tetapi harus juga didukung dengan pengawasan agar pembangunan berjalan lancar dengan tetap mengedepankan kualitas.
“Proyek ini melibatkan konsultan dalam pembangunan, namun apakah konsultan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan baik? mari kita bersama – sama awasi sehingga para petugas yang bergerak di bidangnya masing-masing dapat menjalankan tugas dengan baik,” ucap Presidium Aktivis Sosial Independen Pandeglang.
Ia menilai irigasi perpompaan, yang menggunakan energi listrik untuk memompa air ke lahan pertanian harus dilakukan pengawasan sebab jika tidak proyek tidak akan berjalan dengan baik, seperti contoh kecilnya nampak tak terdapat papan informasi dan ini bentuk ketertutupan kepada publik.
“Sebetulnya perpompaan telah membantu petani panen padi lebih awal dan itu banyak contohnya, dan yang paling sangat disayangkan dalam proses pembangunan para konsultan tidak mengawasi pelaksanaan pembangunan sehingga para petani penerima bantuan terkendala menyesuaikan dengan bistek gambar yang sudah ditentukan salah satunya pada pembesian ada yang menggunakan besi 6,8 padahal seharusnya untuk cincin tihang juga slup menggunakan pembesian 8 full,” beber Tubagus Tobi.
Selain itu ungkap Tubagus Tobi jarak jaringan listrik dengan pembangunan terlalu jauh sehingga kriteria penerima bantuan terkesan dipaksakan.
“Aturannya lokasi pembangunan harus berdekatan dengan jaringan listrik, tapi coba cek apakah itu sesuai dengan persyaratan? Pentingnya Irigasi perpompaan membantu petani memperoleh akses air yang lebih efisien, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendukung swasembada pangan. Namun, proyek ini terkesan dipaksakan padahal secara umum berfungsi meningkatkan produktivitas pertanian,” pungkasnya.
