Pandeglang, Banten, Jurnalis Banten Bersatu — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, menuai sorotan tajam dari sejumlah aktivis dan warga. Mereka menilai operasional dapur MBG, khususnya yang berada di Desa Karyasari, tidak sesuai dengan tujuan utama program nasional yang diinisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API) mengkritisi kualitas dan distribusi makanan bergizi yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Yayasan Generasi Emas Empatlima yang menjadi pelaksana di lapangan.
Andi Iriawan, salah satu aktivis BARA API, menegaskan bahwa semangat awal program MBG adalah untuk menjawab persoalan gizi buruk dan stunting, terutama bagi anak-anak usia sekolah, ibu hamil, serta ibu menyusui. Selain itu, program ini juga dirancang untuk memberdayakan pelaku UMKM dalam rantai penyediaan makanan bergizi.
“Sayangnya, apa yang terjadi di lapangan jauh dari harapan. Di Desa Cibungur maupun Karyasari, penyelenggaraan dapur MBG justru menimbulkan tanda tanya besar. Ketidaksiapan distribusi dan lemahnya pengawasan menjadi masalah utama,” ujar Andi saat ditemui di Pandeglang, Minggu (19/10).
Keluhan serupa disampaikan oleh Adon, warga Desa Perdana sekaligus pemerhati kebijakan publik. Menurutnya, dapur MBG di Desa Karyasari gagal memenuhi pemerataan layanan. Ia mencontohkan beberapa sekolah dasar seperti SD Karyasari yang dalam dua hari terakhir tidak menerima distribusi makanan sama sekali.
“Anak-anak SD justru jarang mendapat jatah, padahal mereka adalah sasaran utama. Anehnya, distribusi justru lebih difokuskan ke jenjang SMP dan SMA,” ungkap Adon.
Situasi ini memicu kekhawatiran warga bahwa pelaksanaan program telah melenceng dari pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, BARA API mendesak instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Sukaresmi.
Lebih jauh, masyarakat meminta agar pemerintah pusat maupun daerah segera menurunkan tim monitoring independen untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi dapur MBG. Langkah ini dianggap penting guna memastikan bahwa standar operasional program benar-benar diterapkan sesuai dengan tujuan awal dan tidak menyimpang di tingkat pelaksana.
“Kami akan turun ke lapangan. Dalam waktu dekat, aksi unjuk rasa akan digelar di dua titik utama lokasi dapur MBG. Ini bukan soal politik, tapi soal hak dasar masyarakat untuk memperoleh gizi yang layak,” tegas Adon.
Pihaknya juga meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara program, baik dari yayasan pelaksana maupun institusi pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan dan evaluasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Yayasan Generasi Emas Empatlima maupun SPPG Sukaresmi terkait dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan program tersebut.
